<strong>MAJALENGKA</strong>– Kursi pimpinan DPRD Kabupaten Majalengka menjadi jatah bagi empat partai dengan peroleh suara tertinggi. Namun penetapan pimpinan definitif masih belum bisa diproses karena belum semua pemilik jatah kursi pimpinan mengantongi rekomendasi.

Seperti diketahui, empat parpol yang mendapat jatah kursi pimpinan DPRD adalah PDI Perjuangan, Gerindra, Golkar dan PKS. PDIP berhak menjadi Ketua DPRD sementara tiga partai lainnya menjadi wakil ketua. Namun hingga saat ini, baru utusan PDIP dan Gerindra yang mengklaim telah mengantongi rekomendasi partainya dari tingkat pusat (DPP).

Ketua DPRD sementara Drs H Edy Anas Djunaedi MM mengatakan, rekomendasri dari DPP Partai dibutuhkan untuk memproses SK Pimpinan DPRD definitif ke Gubernur Jawa Barat.

“Tidak cukup hanya dengan rekomendasi dari pengurus provinsi dan pengurus partai di Kabupaten. Harus dari DPP-nya. Karena kita punya pengalaman dualisme rekomendasi saat penunjukan wakil ketua DPRD dari salah satu partai di tahun 2014, dan ini menghambat proses pengajuan SK pimpinan definitif,” kata Edy Anas kepada wartawan, kemarin (10/9).

Dia menjelaskan, informasi terakhir yang diperolehnya jika selain PDIP yang telah mengantongi rekomendasi sebagai pimpinan DPRD dari DPP partainya, Partai Gerindra juga sudah mengantongi rekomendasi dan segera disampaikan ke sekretariat DPRD untuk diproses. Meski sudah ada dua partai yang mengantongi rekomendasi, proses pengajuan SK pimpinan definitif masih belum bisa diajukan ke Gubernur karena harus menunggu dua partai lain.

“Kalau belum lengkap, nanti dikhawatirkan proses pengajuan SK justru dikembalikan lagi. Tidak bisa sendiri. Harus menunggu keempatnya. Lengkap dulu baru diproses,” ujarnya. (azs).

&nbsp;