<strong>MAJALENGKA </strong>- Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kabupaten Majalengka diduga melakukan tindakan melanggar hukum. Hal itu diungkapkan mantan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Periode <a href="tel:20142019">2014-2019</a>, Muhamad Iqbal saat menggelar jumpa pers di salah satu rumah makan di Majalengka, Selasa (10/9).

Mantan Wakil Ketua DPRD Majalengka periode <a href="tel:20042009">2004-2009</a> ini juga memperlihatkan bukti surat pernyataan pimpinan Perumda di atas materai.

"Data terkait adanya dugaan penyalahgunaan anggaran dana ini tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh Direktur Utama BPR yang kini berubah nama menjadi Perumda BPR Majalengka," tegas Iqbal kepada sejumlah media.

Dia menyebutkan, dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan pimpinan Perumda itu terungkap dari surat pernyataan yang disampaikanya kepada lembaga yang mengawasi perusahaannya yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dalam surat pernyataan di atas materai itu, yang bersangkutan mengakui tidak dapat mempertanggungjawabkan dana operasional sejak Mei 2012 sampai dengan September 2015, dengan total anggaran Rp<a href="tel:398363441">398.363.441</a>.

Dalam surat pernyataan tersebut masing-masing terdapat tiga poin yang menyangkut keuangan. Pertama terkait dana penunjang operasional sejak bulan Mei 2012 sampai dengan September 2015 disertai bukti penanggungjawaban penggunaannya.

Dirut membenarkan jika dana tersebut diberikan kepada direktur operasional dan dewan pengawas secara tunai yang jumlahnya bervariasi antara Rp1,5 juta sampai dengan Rp35 juta per bulannya.

Pada poin kedua terkait jasa produksi, Direktur Utama BPR ini juga mengakui bahwa dirinya menerima bersama pengurus, dan pegawai menerima jasa produksi sebesar 10 persen dari laba bersih setelah pajak setiap tahun.

Selain itu, pada poin ketiga, lagi-lagi Dirut mengakui menerima pembayaran terkait pengadaan sistem informasi kepegawaian (Simpeg) sebesar Rp25 juta pada tanggal 27 Desember 2012 lalu.

Selain dana tersebut, lanjut mantan wakil bupati Majalengka periode <a href="tel:19992004">1999 - 2004</a> ini, masih ada dana lain yang penggunaannya disinyalir melanggar aturan. Seperti dana penujang operasional dan dugaan praktik melawan hukum perbankan sebagai termaktub dari surat pernyataan tahun 2012 sampai 2015.

"Pernyataan itu dibuat pada 15 Desember, di atas materai dan ditandatangani oleh yang bersangkutan," beber mantan Wakil Bupati Majalengka periode <a href="tel:19992004">1999-2004</a> ini.

Iqbal mengetahui dugaan pelanggaran itu cukup lama. Namun kerana alasan masih menjadi bagian dari pejabat atau anggota DPRD Provinsi Jabar, dia baru menyampaikannya baru-baru ini.

"Setelah jumpa pers ini, saya akan langsung melaporkan kasus ini ke Kejati Jawa Barat agar ditindaklanjuti. Saya melapor ini tidak ada kepentingan apapun, saya hanya ingin memberikan pelajaran agar kasus ini tidak terulang kembali," tegasnya.

Dirinya sengaja membeberkan informasi ini guna memberikan pembelajaran atau efek jera kepada BUMD lainnya agar lebih berhati-hati dalam mengelola keuangan. Terlebih sejatinya Perumda yang notabene milik masyarakat Majalengka atau pemegang adalah bupati justru malah disalahkan gunakan oleh pelaksana.

Sementara itu, Direktur Perumda BPR Majalengka Atjeng Hadis Susanto membenarkan jika dirinya menandatangani surat pernyataan tersebut. Saat iitu, dia mengaku berada dalam tekanan oknum OJK.

"Persoalan ini sebenarnya sudah selesai sejak dulu. Hanya kesalahpahaman saja. OJK pun pun tidak mempersoalkannya. Bahkan kami juga siap mengadu data untuk membuktikan persoalan ini," ujar dia melalui ponselnya, kepada wartawan.

Dia menjelaskan, kasus ini bermula ketika ada bawahannya yang diduga melanggar hukum. Ketika dirinya akan memberikan sanksi tegas, bawahannya itu melakukan perlawanan dan mengadu ke oknum OJK tersebut. Kala itu, dia mengaku diancam dan dipaksa membuat surat pernyataan diatas materai, dan meminta mencabut kembali sanksi hukuman anak buahnya.

"Alhamdulillah setelah diselesaikan. Sebenarnya masalah ini sudah clear. Itu diakui pengurus OJK saat ini, yang menyatakan tidak ada masalah," terangnya.

Terkait oknum OJK yang melakukan ancaman kepadanya, bakal dinonjobkan. Disinggung mengenai pemberiaan dana yang mengalir, dia menegaskan jika itu sudah menjadi hak dan kewenangannya selaku pimMantan wakil bupati laporkan Dirut BPRpinan direksi. Yang jelas pemberiaan itu tidak bertentangan dengan  hukum. Agar persoalan ini tidak menimbulkan salah presepsi di mata publik, dia akan melaporkan kejadiaan ini kepada Bupati Majalengka. (ono)

&nbsp;