<strong>MAJALENGKA</strong> - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majalengka telah selesai melakukan audit dana desa taun anggaran 2018. Laporan hasil pemeriksaan (LHP) dilakukan oleh inspektorat Kabupaten Majalengka. Dari LHP tersebut terdapat sejumlah temuan dan catatan yang perlu diperbaiki oleh sejumlah desa.

Inspektur (Kepala Inspektorat) Kabupaten Majalengka Drs Edi Noor Sudjatmiko MSi menjelaskan, dari 330 desa dan 13 keluarahan, pihaknya baru mengaudit 120 desa. Terdapat 2 LHP desa yang ditangguhkan.

Dari hasil pemeriksaan Inspektorat terhadap 120 desa tersebut, ada potensi kerugian negara dengan indeks 0.58 persen dan masuk pada zona kuning atau hati-hati. Jika dirupiahkan, ada potensi kerugian negara sekitar Rp2 miliar dari 120 desa tersebut.

“Tindak lanjut pemeriksaan harus diselesaikan paling lambat 60 hari setelah laporan audit diselesaikan. Apabila tidak ditindaklanjuti akan ditangani Aparat Penegak Hukum (APH) untuk proses penyidikan lebih lanjut,” ungkapnya, saat penyerahan LHP di gedung Yudha, Senin (16/9).

Menurutnya, ada 4 aspek desa yang menjadi objek audit. Di antaranya, aspek kebijakan untuk mengukur efektivitas kegiatan yang didanai dari dana desa. Aspek kelembagaan bertujuan mengukur proses yang berlangsung apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Aspek keuangan untuk mengetahui tingkat efisiensi penyerapan APBDesa. Serta aspek pengelolaan aset desa.

“Kami juga telah memberikan rekomendasi atau menunjukan titik kesalahan dalam pelaporan agar dapat segera diselesaikan. Sehingga tidak tersandung kasus hukum di kemudian hari,” ungkapnya.

Bupati Majalengka Dr H Karna Sobahi MMPd menjelaskan, desa maupun kelurahan berada dalam satu sistem pemerintahan. Dan saling bersinergi untuk mewujudkan visi pembangunan di daerah. Semua harus berkomitmen dan taat pada sistem agar visi Raharja yang diusung Bupati dan Wakil Bupati Majalengka dapat terealisasi.

“Langkah Inspektorat dalam memeriksa desa adalah wujud dari sistem dalam rangka evaluasi kebijakan dan realisasi keuangan. Pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat harus mampu menopang pendapatan masyarakat,” imbuhnya. (azs)

&nbsp;