<strong>MAJALENGKA</strong>-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat menggelar Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Kopdar) Triwulan III, dan penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemprov Jawa Barat dan pemerintah kabupaten dan kota se-Jawa Barat tentang kerja sama pembangunan Jawa Barat tahun 2020-2023 di Hotel Pantai Indah Timur Pangandaran, Kamis (26/9).

Selain gubernur, juga hadir narasumber untuk membahas pembiayaan pembangunan daerah. Diantaranya Kepala Grup Advisory &amp; Pengembangan Ekonomi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jabar Pribadi Santoso, Direktur Fasilitas Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah Kemendagri M Ardian Novianto, dan Direktur Utama bjb Yuddy Renaldi.

Sementara Bupati Majalengka DR H Karna Sobahi MMPd dalam agenda tersebut didampingi Ketua DPRD Majalengka Drs Edy Anas Djunaedi MM dan Sekda Majalengka Drs H Ahmad Sodikin MM. Gubernur dalam kesempatan tersebut berpesan kepada seluruh pimpinan daerah se-Jawa Barat agar pembiayaan pembangunan daerah tidak hanya mengandalkan APBD. Namun perlu inovasi pembiayaan pembangunan non APBD.

Menurut gubernur, visi Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi disokong 9 prioritas pembangunan. Di antaranya pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi, gerakan membangun desa, hingga inovasi pelayanan publik, dan penataan daerah. "Untuk mengakselerasi pembangunan tersebut, pemda tidak bisa mengandalkan APBD saja karena hanya mencukupi 10 persen dari yang dibutuhkan," terang gubernur.

Sehingga bupati atau alikota harus bisa memanfaatkan atau mengakses APBD provinsi dan APBNbuntuk menjadi tumpuan merealisasikan target pembangunan. Pemprov Jabar menurutnya juga sangat terbuka membantu 27 kota dan kabupaten, melalui APBD provinsi yang bisa diakses melalui Bappeda Jabar atau bantuan langsung gubernur dan anggota DPRD provinsi sesuai dapil.

Gubernur menilai kepala daerah jarang berdiskusi dengan anggota DPRD Jabar di dapilnya, padahal anggaran provinsi cukup besar. Sehingga dirinya meminta kepala daerah bisa berkolaborasi untuk menarik anggaran agar bermanfaat untuk pembangunan.

Sementara Bupati Majalengka mengapresiasi kegiatan tersebut, sebagai sarana silaturahmi pemprov dengan pemerintah kabupaten dan kota. Tidak hanya itu, kopdar juga sangat penting sebagai ajang tukar pikiran dan berbagi informasi serta pengalaman membangun daerah.

"Agenda ini sangat penting untuk media bertukar pikiran, dan kembali memompa motivasi mewujudkan Jabar Juara. Selain itu juga untuk kembali mewujudkan visi masing-masing daerah, melalui kolaborasi dengan pemerintah provinsi dan unsur-unsur terkait lainnya," terang bupati.

Dalam kesempatan tersebut, Karna Sobahi juga menanyakan kepada gubernur mengenai pinjaman bank daerah dan obligasi daerah untuk mempercepat pembangunan. Apalagi Pemprov Jabar sedang berupaya memaksimalkan fungsi bjb sebagai bank pembangunan daerah. Termasuk upaya bjb menghadirkan Kredit Infrastruktur Daerah (Kredit Indah) yang siap membiayai pembangunan infrastruktur daerah di Jabar. <strong>(rls/iim)</strong>